SIARAN PERS NO. 65/HM/KOMINFO/03/2018
Tanggal 5 Maret 2018
Tentang
Ketua BRTI Menegaskan Yang Terjadi Saat Ini Penyalahgunaan NIK dan KK Yang Digunakan Registrasi Secara Tanpa Hak dan Bukan Kebocoran Data

Berkenaan dengan berita yang sedang rame adanya satu NIK tertentu yang ternyata di belakangnya terdapat sejumlah 50 nomor yang terdaftar dalam proses registrasi nomor prabayar seluler, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) segera melakukan penelusuran. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) selaku Ketua BRTI Prof. Ahmad M. Ramli membenarkan terdapat laporan masyarakat terkait pendaftaran nomor jumlah banyak yang memakai satu NIK tertentu, dan telah dilakukan pendalaman yang terjadi yaitu penggunaan NIK dan KK yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus mengingat NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara. 

“Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyelahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data”’ tegas Ramli. Tentu, penyalahgunaan identititas kependudukan dalam registrasi merupakan pelanggaran hukum. 

Kementerian Kominfo sudah mengantisipasi sejak awal dengan memberikan “Fitur Cek NIK” agar masyarakat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar atas NIK miliknya. Agar masyarakat yg  NIK dan KKnya digunakan secara tanpa hak agar menghubungi gerai operator. 

Kementerian Kominfo menghimbau kembali kepada masyarakat tetap berhati-hati menjaga Identitas Individu agar tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Begitu juga, ketika meminta bantuan untuk registrasi kartu prabayar agar data NIK dan NO.KK tidak dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang. Jangan sampai di catat, difoto, di fotocopy kecuali pada gerai milik operator langsung.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kominfo terus memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap proses registrasi. Suksesnya registrasi prabayar akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya.

Kementerian Kominfo melalui Ketua BRTI Prof Ahmad Ramli mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak. Ramli juga menegaskan agar operator tegas dan cepat meng-unreg nomor-nomor yang dilaporkan atau nomor-nomor yang diregistrasi dengan jumlah secara tidak wajar untuk satu NIK dan No KK.

Kementerian Kominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayarnya secara benar, dengan hak  sesuai perundang-undangan.

BIRO HUMAS
KEMENTERIAN KOMINFO

Menteri Jonan mengapresiasi ide di balik becak listrik yang menurutnya mulia, yaitu memanusiawikan angkutan publik yang sudah berakar di masyarakat.

"Kita inginkan pengembangan mobil listrik nasional. Saya dorong ITS, UGM yg lain-lain dibuat di indonesia," ungkap Jonan usai menjajal becak listrik di pelataran MM UGM.

Karokab, Ditjen Imigrasi telah mengidentifikasikan tingginya permohonan paspor se- jak November 2017. Dan berdasarkan data Ditjen Imigrasi pada 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang menca- pai 3.032.000. Kemudian pada 2015 mencapai sebanyak 2.878.099 orang melakukan permohonan paspor.

Kepala Bagian Humas dan Umum (Kabag Humas) Direktorat Jenderal Imigrasi (Dit- jen Imigrasi) Agung Sampurno mengatakan, bahwa sampai pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrian pemohon. Sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018.

Namun demikian, menurutnya, hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrian paspor. Se- hingga menggangu masyarakat yang akan mengajukan permohan online.

“Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis,” ucapnya.

Kemudian, terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif. Sehingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif men- capai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja.

“Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tersebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo,” Agung menambahkan.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi ini menjelaskan, penyebab peningkatan permohonan paspor adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah um- rah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor.

“Terlebih sejak aplikasi antrian paspor di ujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut,” ujarnya Minggu 7 Januari 2018.

Atas hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E-KTP dan Paspor lama saja.

Kemudian menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP). Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat.

Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak De- sember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imi- grasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu.

Sedangkan terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian pas- por, sejak tanggal 25 Desember 2017. Ditjen Imigrasi, menurut Agung, telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi. Sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps.

Adapun bagi oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawa- ian yang berlaku.
“Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presi- den (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi data base ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi,” ucap Agung.

“Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan. Selain itu masyarakat juga perlu merubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak,” tuturnya menjelaskan lagi.

Karokab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, hari Selasa (2/1) memimpin Rapat Kerja pertama di tahun 2018 bersama seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam kesempatan ini Menteri ESDM menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih di sektor ESDM, terutama terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tiga catatan penting terkait PNBP tersebut. Pertama, sektor ESDM yang menyumbang hampir separuh dari target PNBP nasional tahun 2017.

"Sektor ESDM memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa tahun 2017, kontribusi PNBP sektor ESDM diperkirakan mencapai RP129,07 triliun atau 49,6% dari PNBP nasional tahun 2017 yang sebesar Rp260 triliun. Hampir separuhnya dari sektor ESDM," ungkap Menteri Jonan di Pos Pengamatan Gunungapai Agung, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali.

Catatan kedua, secara agregat, capaian ini juga lebih besar dibandingkan capaian PNBP sektor ESDM dua tahun ke belakang yang sebesar Rp79,94 triliun di tahun 2016 dan Rp118,7 triliun di tahun 2015. Ketiga, capaian PNBP tersebut juga lebih besar dari target PNBP sektor ESDM dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp111 triliun atau 116% dari target.

PNBP subsektor minyak dan gas bumi (migas) per tanggal 29 Desember 2017 diperkirakan membukukan Rp85,6 triliun atau lebih tinggi dari target 2017 yang sebesar Rp76,6 triliun. Penerimaan ini didapat dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas yang sebesar Rp79,6 triliun dan PNBP Migas lainnya Rp6 triliun. Pada tahun 2016, PNBP migas adalah sebesar Rp49 triliun dan tahun 2015 Rp86 triliun.

"Di samping itu, penerimaan negara yang didapat dari Pajak Penghasilan (PPh) migas adalah sebesar Rp49 triliun, sehingga total penerimaan dari subsektor migas mencapai Rp135 triliun atau 113% dari target APBNP yang sebesar Rp119 triliun. Tahun 2016, penerimaan dari subsektor ini adalah sebesar Rp87 triliun," ujar Menteri Jonan.

Pada periode yang sama, PNBP subsektor minerba diperkirakan menembus angka Rp40,6 triliun atau 125% lebih tinggi dari target APBN-P 2017 yang sebesar Rp32,7 triliun. "Penerimaan dari subsektor ini terdiri dari royalti sebesar Rp23,2 triliun, penjualan hasil tambang Rp16,9 triliun dan iuran tetap yang sebesar Rp500 miliar," lanjutnya. Sebagai informasi, pada tahun 2016 PNBP subsektor minerba tercatat sebesar Rp27 triliun.

Subsektor EBTKE, lanjut Menteri ESDM, juga mencatatkan raihan PNBP 140% lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hingga 29 Desember 2017, penerimaan panas bumi diperkirakan mencapai Rp933 miliar, sementara target dalam APBNP 2017 adalah Rp671 miliar. Penerimaan panas bumi ini terdiri dari PNBP Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) eksisting sebesar Rp909 miliar dan WKP Izin Panas Bumi sebesar Rp24 miliar.

Selain ketiga subsektor di atas, tercatat sekitar Rp1,87 triliun juga didapat dari beberapa kegiatan lain, yaitu sekitar Rp1,16 triliun dari PNBP Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang terdiri dari iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp863 miliar dan iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah sekitar Rp294 miliar.

Selain itu, sekitar Rp730 miliar diperoleh dari kegiatan-kegiatan seperti penjualan dan sewa jasa, pendidikan serta Badan Layanan Umum.

"Capaian di atas menunjukkan bahwa selain sebagai penjamin sumber pasokan energi dengan harga yang terjangkau serta kemampuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sektor ESDM juga menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional," pungkas Menteri Jonan.

Dalam paparannya Awal mengatakan bahwa rakornis ini merupakan tindak lanjut rakor penyediaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan di daerah dan di pusat guna menyusun kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman di daerah tertinggal. Sarana dan Prasarana bantuan Pemerintah ini meliputi penyediaan air bersih, embung air bersih, embung irigrasi, sarana air bersih, pasar mendukung prukades, jalan strategis, jembatan rangka prukades dan lainnya.

“ Kita bersama-sama akan mengevaluasi dan kerja cerdas untuk menyusun kebijakan karena memang anggaran kita sangat terbatas tapi saya yakin kita bisa segera menyelesaikannya” ujar Awal.

Lebih lanjut,  Bey Machmudin mengatakan, Kepala Negara menyebut bahwa perubahan tersebut diperlukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya. "Ini adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," ujarnya usai menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru, Selasa (2/1/2018) 

Selain menjadikan BSSN langsung berada di bawah presiden, dalam lembaga BSSN tersebut kini juga terdapat jabatan wakil kepala sebagai unsur pimpinan 

Seperti diketahui, Perpres No 133 Tahun 2017 tersebut telah ditandatangani presiden Joko Widodo pada 16/12/ 2017 kemarin. (setneg)

Menhub juga memberikan pujian karena dengan adanya KA Bandara ini memberikan peningkatan pelayanan transportasi guna menuju Bandara Soekarno-Hatta.

“Dengan adanya KA Bandara dan ini memberikan satu lompatan level of service karena menuju bandara cukup dengan 55 menit. Saya mengapresiasi PT. Angkasa Pura 2, PT. KAI dan PT. Railink yang melaksanakan proyek ini. KA Bandara akan dilayani dengan headway 30 menit dan dengan waktu tempuh 55 menit dengan daya tampung maksimal 12.000 penumpang/hari,” kata Menhub Budi Karya

Menhub mengharapkan dengan adanya KA Bandara ini dapat memberikan rasa kenyamanan dan kemanan bagi masyarakat banyak serta dapat meningkatkan pariwisata bagi Indonesia.

“Saya harapkan dengan adanya KA Bandara ini kenyamanan dan keamanan masyarakat meningkat, di samping itu juga KA Bandara ini sangat eco friendly serta Indonesia makin memiliki daya saing sebagai tujuan wisata,” harap Menhub Budi Karya.