SIARAN PERS NO. 65/HM/KOMINFO/03/2018
Tanggal 5 Maret 2018
Tentang
Ketua BRTI Menegaskan Yang Terjadi Saat Ini Penyalahgunaan NIK dan KK Yang Digunakan Registrasi Secara Tanpa Hak dan Bukan Kebocoran Data

Berkenaan dengan berita yang sedang rame adanya satu NIK tertentu yang ternyata di belakangnya terdapat sejumlah 50 nomor yang terdaftar dalam proses registrasi nomor prabayar seluler, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) segera melakukan penelusuran. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) selaku Ketua BRTI Prof. Ahmad M. Ramli membenarkan terdapat laporan masyarakat terkait pendaftaran nomor jumlah banyak yang memakai satu NIK tertentu, dan telah dilakukan pendalaman yang terjadi yaitu penggunaan NIK dan KK yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus mengingat NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara. 

“Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyelahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data”’ tegas Ramli. Tentu, penyalahgunaan identititas kependudukan dalam registrasi merupakan pelanggaran hukum. 

Kementerian Kominfo sudah mengantisipasi sejak awal dengan memberikan “Fitur Cek NIK” agar masyarakat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar atas NIK miliknya. Agar masyarakat yg  NIK dan KKnya digunakan secara tanpa hak agar menghubungi gerai operator. 

Kementerian Kominfo menghimbau kembali kepada masyarakat tetap berhati-hati menjaga Identitas Individu agar tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Begitu juga, ketika meminta bantuan untuk registrasi kartu prabayar agar data NIK dan NO.KK tidak dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang. Jangan sampai di catat, difoto, di fotocopy kecuali pada gerai milik operator langsung.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kominfo terus memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap proses registrasi. Suksesnya registrasi prabayar akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya.

Kementerian Kominfo melalui Ketua BRTI Prof Ahmad Ramli mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak. Ramli juga menegaskan agar operator tegas dan cepat meng-unreg nomor-nomor yang dilaporkan atau nomor-nomor yang diregistrasi dengan jumlah secara tidak wajar untuk satu NIK dan No KK.

Kementerian Kominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayarnya secara benar, dengan hak  sesuai perundang-undangan.

BIRO HUMAS
KEMENTERIAN KOMINFO

Karokab, Kementrian Komunikasi dan Informatika bantah adanya kebocoran data NIK dan KK yang diregistrasikan masyarakat pengguna kartu seluler prabayar. 

Melalui Siaran Pers dengan no : 65/HM/KOMINFO/03/2018 Tanggal 5 Maret 2018 , Kominfo melalui Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika selaku ketua Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Menegaskan Yang Terjadi Saat Ini Penyalahgunaan NIK dan KK Yang Digunakan Registrasi Secara Tanpa Hak dan Bukan Kebocoran Data

Karokab, Kementerian Perhubungan gandeng Polri selenggarakan acara pembuatan SIM A Umum Bersubsidi untuk pengemudi taksi online dan reguler. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan keinginannya untuk memfasilitasi para pengemudi taksi online maupun reguler untuk mendapatkan SIM A Umum dengan biaya yang terjangkau.

"Kita ingin sekali para pengemudi mendapatkan SIM A Umum dengan harga yang terjangkau. Setelah kita bekerja sama dengan banyak pihak, akhirnya kita mengenakan yang tadinya satu juta lebih, PNBP Rp. 225.000, kita kenakan hanya Rp 100.000 per orang," jelas Menhub dalam acara pembuatan SIM A Umum Bersubsidi yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (25/2).

Ditegaskan Menhub pembuatan SIM A Umum Bersubsidi untuk para pengemudi taksi online dan reguler ini tidak mengurangi persyaratan keselamatan dan juga tidak meniadakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena bekerjasama juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta.

"Dari Kementerian Perhubungan mensubsidi sebagian kecil, kemudian banyak dibantu juga oleh program CSR dari beberapa perusahaan swasta," jelas Menhub Budi.

Menhub berharap agar perusahaan aplikasi turut mendukung pembuatan SIM A Umum bersubsidi selanjutnya yang akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia.

"Setelah ini kita akan kerja sama dengan aplikator dan pihak lainnya, kita akan sharing dengan aplikator. Selanjutnya juga akan dilakukan di Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Makassar," tambah Menhub.

Dihimbau oleh Menhub, bahwa biaya pengurusan pembuatan SIM yg disubsidi oleh Kemenhub hanya dalam waktu pengurusan yang terbatas. Untuk itu diharapkan masyarakat memanfaatkan selama masih masih berlangsung.

"Pembuatan SIM A Umum yang disubsidi hanya dalam waktu pengurusan yang terbatas. Untuk itu, diharapkan agar masyarakat memanfaatkan ini selama masih berlangsung. Kalau waktu sudah berakhir, pengurusan SIM A Umum akan kembali dilaksanakan di SATPAS SIM masing-masing Polda sesuai dengan ketentuan," Menhub Budi menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Menhub Budi mengucapkan terima kasih kepada Polri dan sejumlah perusahaan swasta yang telah berpartisipasi dalam pembuatan SIM A Umum bersubsidi hari ini.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Kepolisian serta pihak swasta melalui program CSR yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini demi kepentingan bersama, agar semua pengemudi menaati peraturan yang berlaku," pungkas Menhub.

Turut hadir dalam acara ini Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono, beserta Kepala Seksi Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Daan Mogot Komisaris Polisi Fahri Anggia Natua Siregar.

Karokab, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati didampingi oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik melakukan Peresmian Integrasi Data Antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Rabu 21/2.

PT Pertamina (Persero) menjadi Badan Usaha Milik Negara pertama yang melakukan integrasi data perpajakan. Integrasi ini dilakukan dengan pemberian akses terhadap data perusahaan, diantaranya data pembelian, penjualan, pembayaran gaji dan transaksi dengan pihak ketiga. Selain itu, otomatisasi kewajiban perpajakan seperti e-faktur (faktur pajak), e-bupotput (bukti potong/pungut), e-billing (pembayaran), dan e-filling (pelaporan SPT).

Menteri Jonan mengapresiasi ide di balik becak listrik yang menurutnya mulia, yaitu memanusiawikan angkutan publik yang sudah berakar di masyarakat.

"Kita inginkan pengembangan mobil listrik nasional. Saya dorong ITS, UGM yg lain-lain dibuat di indonesia," ungkap Jonan usai menjajal becak listrik di pelataran MM UGM.

Karokab, Ditjen Imigrasi telah mengidentifikasikan tingginya permohonan paspor se- jak November 2017. Dan berdasarkan data Ditjen Imigrasi pada 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang menca- pai 3.032.000. Kemudian pada 2015 mencapai sebanyak 2.878.099 orang melakukan permohonan paspor.

Kepala Bagian Humas dan Umum (Kabag Humas) Direktorat Jenderal Imigrasi (Dit- jen Imigrasi) Agung Sampurno mengatakan, bahwa sampai pada akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrian pemohon. Sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018.

Namun demikian, menurutnya, hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrian paspor. Se- hingga menggangu masyarakat yang akan mengajukan permohan online.

“Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis,” ucapnya.

Kemudian, terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif. Sehingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif men- capai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja.

“Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tersebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo,” Agung menambahkan.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi ini menjelaskan, penyebab peningkatan permohonan paspor adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah um- rah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor.

“Terlebih sejak aplikasi antrian paspor di ujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut,” ujarnya Minggu 7 Januari 2018.

Atas hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E-KTP dan Paspor lama saja.

Kemudian menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP). Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat.

Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak De- sember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imi- grasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu.

Sedangkan terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian pas- por, sejak tanggal 25 Desember 2017. Ditjen Imigrasi, menurut Agung, telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi. Sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps.

Adapun bagi oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawa- ian yang berlaku.
“Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presi- den (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi data base ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi,” ucap Agung.

“Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan. Selain itu masyarakat juga perlu merubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak,” tuturnya menjelaskan lagi.