Karokab, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengajak Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara (Sumut) untuk mengembalikan marwah daerah ini, khususnya di bidang olahraga. Antara lain dengan meraih banyak prestasi di bidang olahraga seperti dahulu.

Dahulu, kata Gubsu, banyak prestasi-prestasi di bidang olahraga yang ditorehkan atlet-atlet yang berasal dari Sumut. Seperti cabang olahraga renang, banyak medali yang diperoleh perenang dari Sumut. “Dulu, marga Nasution banyak membawa medali ke Sumatera Utara ini,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi ketika menghadiri Rapat Anggota KONI Sumut Tahun 2019, Sabtu (26/1) di Hotel de Polonia Medan.

Untuk itu, lanjut Gubsu, KONI Sumut sebagai organisasi yang memimpin dan membina cabang olahraga harus bisa mengembalikan kejayaan Sumut yang selama ini mulai hilang. Salah satu kejayaan Sumut adalah olahraga. ” Mari bersama-bersama mengembalikan kejayaan dan marwah Sumatera Utara,” sebut Gubsu.

Kepada pengurus KONI Sumut, Gubsu berpesan harus benar-benar membina para atlet agar dapat terus bersaing di kancah nasional maupun internasional. Pengurus KONI harus memiliki motivasi dan loyalitas terhadap organisasi yang di bidanginya. “KONI Sumut harus pasti. Atletnya pasti berprestasi. Yakinkan, pasti bisa,” ujar Edy Rahmayadi, seraya menambahkan bahwa Pemprovsu akan terus mendukung KONI Sumut sehingga ke depan daerah ini bisa menjadi yang terbaik di Indonesia.

Event yang berlangsung 24 Februari hingga 2 Maret, diisi dengan berbagai acara. Diantaranya food bazaar, fortune teller, konsultasi feng shui/hong shui, atraksi barongsai, wayang PoTay Hee, kirab budaya, dan masih banyak lagi. "Gendawangan atau ondel-ondel adalah hal baru di PBTY 2018," ujar Gutama Fantoni, staf humas dan publikasi PBTY.

Hal baru lainnya adalah lampion. Tema yang diangkat di taman ini adalah Imlek Light Festival. Taman lampion bisa dijumpai di Jalan Ketandan, selama PBTY berlangsung. "Taman lampion digelar di lahan yang belum dimanfaatkan, yaitu bekas Hotel Ketandan. Kami nego biar bisa dipinjamkan. Jadi, mengisi halaman 2.000 meter persegi," katanya.

Fantoni menjanjikan pengunjung taman lampion nantinya bisa swafoto mulai senja hingga tengah malam di sana. Lokasi loket penjualan tiket berada di timur taman. Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata I Kementerian Pariwisata I Gde Pitana, didampingi Kepala Bidang Pemasaran Area I Jawa Wawan Gunawan, mendukung kegiatan ini.

"Event ini bagus untuk melestarikan perayaan Imlek, terutama untuk mereka yang merayakan," tutur Pitana. Menurutnya, event ini sangat tepat untuk menjaga dan melestarikan budaya Tionghoa. "Ini membuktikan budaya Tionghoa bagian dari kekuatan bangsa," katanya. "Sebenarnya, PBTY sudah berjalan dari tahun ke tahun. Juga dilakukan oleh komunitas yang sangat kompak. Buktinya, dalam penyelenggaraanya sudah cukup dengan biaya mereka sendiri," tutur Wawan.

"Namun mereka mengharapkan acara ini masuk dalam calender of event nasional Pariwisata. Kemenpar sudah dua tahun berturut-turut mendukung promosi kegiatan ini. Acaranya sendiri sudah besar karena melibatkan jumlah komunitas yang sangat besar, dipromosikan Kemenpar sehingga menjadi semakin besar," sambungnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya memberikan dukungannya untuk event ini. Menurutnya, PBTY tidak akan sukses tanpa komitmen kepala daerah. “Komitmen Gubernur, Bupati, dan Walikota itu menentukan 50% kesuksesan daerah dalam membangun sektor pariwisata," jelasnya.

Dijelaskannya, Indonesia Incorporated selalu menjadi mantra yang magis ketika bicara pembangunan sektor pariwisata. "Tanpa kolaborasi dan sinergi pentahelix antara akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas dan media, pariwisata kita hanya akan berjalan di tempat. Dukungan penuh seluruh stakeholder tersebut akan memberikan akselerasi yang luar biasa pada pariwisata kita. Diperlukan dukungan dan komitmen penuh terutama para CEO atau leader dari berbagai pemangku kepentingan tersebut untuk memajukan pariwisata," tuturnya

Karokab, Karo - Pasca di temukannya pupuk organik bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan banyak beredar di masyarakat menjadi bukti lemahnya pengawasan dan pemantauan peredaran pupuk organik bersubsidi di Kab.Karo.  Hal tersebut dikatakan aktivis muda Karo Andreas R Bangun,SE  di desa Jandi Meriah. Ia merujuk Permentan N0 60/permentan/SR.310/12/2016, tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016.  Pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara berkewajiban melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara.Untuk itu, "setiap distributor yang membandel secepatnya harus ditindak tegas, agar kerugian petani dapat dihindari", ujarnya

Di tempat berbeda Hendra Gunawan Tarigan, S.Si, merujuk PP no7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan pengawasan pestisida maka "sudah seharusnya Pemprovsu melalui KPP hendaknya rutin melakukan pengawasan hingga ke tingkatan konsumen", ujarnya. Apa yang digadang-gadang pemprovsu sebagai Sumut Paten, tak kan bisa terwujud jika petaninya tidak paten, demikian aktivis HMKI tersebut mengakhiri tanggapannya. 

Sementara itu Pemuda dan Mahasiswa Karo di Medan, mendesak Kepolisian agar segera mengusut tuntas tanpa pandang bulu terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam peredaran pupuk organik bersubsidi yang bermasalah tersebut. Mereka mensinyalir adanya oknum-oknum instansi tertentu yang ikut bermain, sehingga hal tersebut bisa berjalan mulus sejak sekian lama. 

Pihak PolresKaro sendiri telah melakukan penyisiran ke kios-kios pupuk penjual pupuk organik tersebut, bahkan menurut Kanit Tipiter Polres Karo, Aiptu Antonius Ginting mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksinya. Polres Karo juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Distributor dan pihak managemen Pupuk Iskandar Muda, sebagai penyalur dan produsen pupuk organik bermasalah tersebut.

Permasalahan ini bermula dari Laporan Jefrison Ginting, petani sayur mayur asal desa Singa dan Natanael Tarigan petani asal desa Tiga Panah yang menemukan pupuk organik bersubsidi yang beratnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. Dimana seharusnya berat per zak nya seharusnya 40 kg, namun saat di timbang ulang mengalami penyusutan sekitar 5 sampai 7 kg per zak nya.

Laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Karo dan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan, nomor :STPL/186/III/2017/SU/Res.Tanah Karo,atas nama Jefrison Ginting dan STPL/185/III/2017/SU/Res.Tanah Karo, atas nama natanael Tarigan, tertanggal 1 maret 2017. tentang Perlindungan Konsumen. (*)