10 June 2025
Top News
Loading...
09 Januari, 2018
Fadli Zon : Isu SARA Boleh Dimainkan Dalam Pilkada, Sepanjang Tidak Menghina

Fadli Zon : Isu SARA Boleh Dimainkan Dalam Pilkada, Sepanjang Tidak Menghina

Fadli Zon, Plt.Ketua DPR RI (foto: dpr.go.id)
Karokab,  Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fadli Zon mengatakan dalam kontestasi Pilkada dalam kampanye, isu SARA boleh dimainkan sepanjang tidak menghina, hoax, fitnah dan penistaan. Fadli Zon mengatakan hal itu sudah banyak dilakukan negara-negara maju. 

Ia mencontohkan, "Seperti Pilkada di Nusa Tenggara Timur, calonnya harus beragama Nasrani. Pilkada di Jawa Barat, calonnya harus orang Sunda. Isu SARA seperti itu diperbolehkan asal tidak menimbulkan sumber konflik", ujar Fadli seperti yang dirilis dpr.go.id.

Wakil Ketua DPR RI itu  mengemukakan hal tersebut di ruang kerjanya usai menerima Dubes Kazakstan, Senin (08/1/). “Kita harus mendefinisikan isu SARA. Kalau SARA itu mengedepankan kesukuan, agama, dan lain-lain, di seluruh dunia menggunakan itu. Dalam Pilkada membuat formasi berdasarkan kepentingan, seperti jumlah suku, agama, saya kira itu wajar", lanjut Fadli. 

"Isu sara yang digunakan untuk menghina dan menjatuhkan suatu komunitas, fitnah, hoax atau penistaan, itu sangat dilarang ", kata Fadli.


07 Januari, 2018
Hasto : PDIP Belum Tentukan Pengganti Azwar Anas Pada Pilkada Jawa Timur

Hasto : PDIP Belum Tentukan Pengganti Azwar Anas Pada Pilkada Jawa Timur

 Karokab, Pasca mundurnya Azwar Anas sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur yang di usung PDIP dan PKB, PDIP sendiri belum menentukan siapa sosok pengganti Azwar Anas yang bakal di usung. Hal tersebut disampaikan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu (6/1) di Jakarta.

"Kami menerima itu (pengunduran diri Azwar Anas), namun belum memikirkan dan memutuskan siapa yang menjadi pengganti Pak Azwar Anas," ungkap Hasto.

Seperti diketahui sebelumnya, Azwar Anas resmi mengembalikan mandat pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Saifullah Yusuf kepada PDIP. Pengunduran itu dilakukannya setelah sebelumnya beredar photo-photo panas yang diduga adalah dirinya di berbagai grup-grup Wats Up.

Menurut PDIP sendiri bahwa mereka sudah tahu apa motif dan siapa dalang dari penyebaran photo-photo itu. "Itu kan isu lama, dipakai saat ini, oleh siapa dan bagaimana menyebarkannya, kita sudah tahu itu siapa," kata Andreas Pareira Ketua DPP PDI-P.


28 Desember, 2017
Terkait BLBI, Mantan Wapres Budiono Diperiksa KPK

Terkait BLBI, Mantan Wapres Budiono Diperiksa KPK

Karokab, Terkait kasus Bantuan Llikuiditas Bank Indonesia (BLBI)  Mantan Wakil Presiden Boediono, diperiksa Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) hari ini Kamis (28/12). Boediono datang ke KPK atas inisiatif sendiri karena di waktu pemangilan dia tidak bisa hadir.

Boediono diperiksa sebagai saksi atas tersangka Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT). Saksi Boediono, saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. 

Syafrudin di dakwa menerima suap dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Nursalim pada  2004.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam agenda pemeriksaan nama Boediono sebenarnya tidak ada. Saksi datang ke KPK atas inisiatif sendiri untuk diperiksa, karena dalam jadwal pemanggilan tidak bisa hadir. " Boediono mendatangi  KPK atas inisiatif sendiri karena sebelumnya tidak bisa memenuhi panggilan. Untuk efektivitas penyidikan, maka perlu dilakukan pemeriksaan hari ini", kata Febri.

Seperti diketahui, Syafrudin saat ini ditahan KPK di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang KPK. Dalam kasus BLBI tersebut Syafrudin diduga telah menyebabkan kerugian negara 4,58 Triliun.
27 Desember, 2017
GEMA KOSGORO SERAHKAN GEMA SAPTA  BUAT PRESIDEN

GEMA KOSGORO SERAHKAN GEMA SAPTA BUAT PRESIDEN

Mukernas Gema Kosgoro 2017
Karokab, Bangkalan- Mukernas Gerakan Mahasiswa Kosgoro di Bangkalan 22-24 Desember 2017, hasilkan 7 butir rekomendasi buat presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gema Kosgoro HM Untung Kurniadi dalam keterangannya Rabu (27/12).

Untung Kurniadi  mengatakan  ketujuh butir rekomendasi itu menyangkut bidang luar negeri yaitu mendesak Pemerintah Repoblik Indonesia untuk pro aktif mendukung kemerdekaan bagi Palestina dan mengupayakan perdamaian tragedi etnis Rohingya di Rakhine, Mnyanmar.

Sementara untuk bidang dalam negeri menyangkut Amandemen UUD 45 tentang pasal penguatan Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan pasal-pasal mengenai penguasaan energi dan udara oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut dalam bidang politik Gema Kosgoro merekomendasikan revitalisasi partai politik menjadi badan publik yang akuntabel, transparan dan kompeten dalam menghasilkan calon kepala daerah yang anti korupsi.

Terkait pemberantasan korupsi Gema Kosgoro mendukung hukuman kerja paksa dan menyita aset kekayaan para koruptor untuk memberikan efek jera. Selain itu penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari segi anggaran dan sumber daya manusia menjadi poin penting dalam rekomendasi tersebut. Untuk itu Gema Kosgoro mendukung rencana pemerintah untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan KPK di ibu kota propinsi se-Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, Gema Kosgoro merekomendasikan insentif pajak bagi wira usahawan muda yang baru merintis usahanya dibawah 3 tahun, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu Gema Kosgoro juga mendukung upaya pemerintah dan BUMN di seluruh pelosok nusantara untuk mengurangi kesenjangan dan menggeliatkan roda perekonomian.

"Kita berharap, rekomendasi hasil Mukernas I/2017 ini dapat ditindak lanjuti oleh pemerintahan Jokowi", ujar Untung mengakhiri keterangannya.


06 Desember, 2017
Menuju Sumut I ?, Pangkostrad Edy Rahmayadi  Ajukan Pensiun Dini

Menuju Sumut I ?, Pangkostrad Edy Rahmayadi Ajukan Pensiun Dini

Karokab, Pangkostrad Letjend Edy Rahmayadi, resmi ajukan pensiun dini Senin (4/11) kemarin. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen M Sabrar Fadilah mengatakan surat pengajuan pensiun dini Pangkostrad tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

"Pak Edi mengajukan pensiun dini, kepada Panglima TNI, alasannya saya tidak tahu", ujar Kapuspen.   Ketika ditanya apakah itu berhubungan dengan Pilkada Sumatera Utara, Kapuspen mengatakan kalau dia tidak tahu Pangkostrad ikut maju dalam pilkada Sumut.

"Ya kurang jelas, beliau tidak memberikan alasan yang jelas, bisa saja karena Pilkada Sumut. Saya tidak tahu kalau dia ikut maju dalam pilkada disana, jadi tanyakan saja langsung sama beliau", Fadilah menambahkan.

Seperti di ketahui bahwa Edy Rahmayadi bakal maju di Pilkada Sumatera Utara 2018 mendatang. Saat ini sudah dua partai yang mengusung yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
23 November, 2017
PDI-P Beri Sanksi Pemecatan Jika Kader Maju Pilkada dari Partai Lain

PDI-P Beri Sanksi Pemecatan Jika Kader Maju Pilkada dari Partai Lain

Jakarta, PDI-P beri sanksi pemecatan jika ada kadernya yang maju pilkada dari partai lain. Hal itu disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapai pencalonan Emil Dardak, Bupati Trenggalek yang  maju di Pilkada Jawa Timur 2018 dari partai lain mendampingi Khofifah.

"Ketika seorang maju dari partai lain maka partai mengambil sikap tegas, memberikan sanksi pemecatan," ujar  Hasto di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017). "Walau demikian PDI-P berpandangan, maju pilkada menggunakan kendaraan politik apapun merupakan hak politik seseorang, untuk itu kami tetap menghormati sikap Emil", tambahnya.

Seperti di ketahui dalam Pilkada Jatim PDI-P sendiri mengusung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas (PDIP-PKB). "Jadi kita akan fokus melakukan strategi pemenangan Saifullah-Abdullah", tambah Hasto.

Pasangan Khofifah-Emil sendiri saat ini mendapat restu dari Golkar dan Partai Demokrat. Sementara tiga partai pendukung lainyya Partai Nasdem, Hanura dan PPP belum secara resmi memberikan dukungan pasca Khofifah mengandeng Emil.
Back To Top