15 March 2025
02 Maret, 2018
DPR Sebut Pendidikan di Sumut Memprihatinkan

DPR Sebut Pendidikan di Sumut Memprihatinkan

Jam
Kunjungan Kerja Ketua Komisi X DPR RI  di Sumatera Utara
Karokab, Berdasarkan data neraca pendidikan daerah yang disusun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kondisi pendidikan di Sumatera Utara masih jauh dari kriteria menggembirakan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Djoko Udjianto di Kantor Gubernur Sumatera Utara Rabu (28/2-2018).

 Dalam kunjungan tersebut Djoko mengatakan, indeks Integritas Ujian Nasional di Sumut masih dibawah rata-rata nasional, bahkan hasil akreditasi sekolah yang mendapat kategori A untuk SD, SMP, SMA, SMK jumlah masih dibawah 30 persen. 
Masalah lainnya yang kerap terjadi di Sumut adalah karakter, guru, kurikulum serta masalah sarana dan prasarana. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,5, sdikit dibawah nasional. Uji kompetensi guru SD, SMP, SMA dan guru SMK hasilnya dibawah rata-rata nasional", ujar Djoko.

 Menurutnya, pendidikan di Sumut adalah masalah serius. Ia menambahkan masalah sarana dan prasarana, dari 1.833.000 ruang kelas, hanya 470.000 ruangan dalam kondisi baik(26 persen) dan hanya sekitar 50 persen saja sekolah yang punya alat peraga.

 "Pendidikan di Sumut ini masalah serius, perlu kesadaran dan keseriusan semua pihak, apalagi dana pendidikan kita sangat besar.Sepuluh tahun terakhir ini anggaran pendidikan kita mencapai lebih dari 3500 Triliun. Tahun 2018 ini, sebesar Rp. 441 triliun. Perlu keseriusan dan kesadaran semua pihak dalam mengelola dana pendidikan ini", tutup Djoko.

Baca Juga
01 Maret, 2018
Komisi X DPR - RI Harapkan Target 1 Juta Wisatawan ke Danau Toba 2019 Terealisasi

Komisi X DPR - RI Harapkan Target 1 Juta Wisatawan ke Danau Toba 2019 Terealisasi

Jam
Ketua Komisi X Djoko Udjianto
Karokab, Komisi X DPR-RI harapkan target 1 juta Wisatawan Manca Negara yang berkunjung ke Danau Toba Tahun 2019 dapat terealisasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR-RI Djoko Udjianto dalam Kunjungan Kerja di Kantor Gubernur Sumatera Utara,  Rabu (28/2-2018). Menurutnya masalah yang dihadapi pemprov saat ini adalaah  koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan Danau Toba.

 Komisi X menekankan agar Pemprov Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) dalam hal koordinasi lintas sektoral. "Kami berharap, dengan terbentuknya BPODT november 2016 lalu, masalah koordinasi lintas sektoral ini dapat diselesaikan, dan target 1 juta Wisatawan Mancanegara berkunjung ke Danau Toba tahun 2019 dapat terealisasi", ujarnya.

 Seperti di ketahui, Danau Toba merupakan danau alam terbesar tekto-vulkanik yang menempati kaldera dari sebuah super vulkan, dengan luas 1.145 km persegi. Danau ini terlihat seperti lautan dengan sebuah pulau di tengah danau. 

 Hingga saat ini kunjungan wisatawan manca negara ke Danau Toba perlahan mengalami kenaikan, namun kenaikan ini masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan mencapai 233.643 wisatawan dan tahun 2017 sebanyak 261.736 kunjungan atau naik sekitar 12%.

 Djoko meminta kepada semua pemangku kepentingan wisata di Sumut bekerja maksimal, kunjungan 1 Juta wisatawan mancanegara yang telah di targetkan pemerintah dapat direalisasikan.

Baca Juga
09 Januari, 2018
DPR Sayangkan Ribuan Ton Sampah Plastik di Pantai Kuta

DPR Sayangkan Ribuan Ton Sampah Plastik di Pantai Kuta

Jam
Marlinda Irwanti, Anggota DPR-RI Fraksi Golkar  (foto : istimewa)
Karokab, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyayangkan adanya ribuan ton sampah di Pantai Kuta, Propinsi Bali. Dugaan ribuan ton sampah  yang membanjiri Pantai Kuta disinyalir merupakan kiriman  dari Banyuwangi, Jawa Timur.  Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti. 

 “Bali adalah salah satu icon destinasi wisata di Indonesia yang sudah sangat terkenal di luar negeri, sehingga menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga Bali. Banyaknya sampah di Pantai Kuta dalam beberapa hari belakangan ini tentu sangat mengurangi keindahan Pantai Kuta tersebut. Saya sangat menyayangkannya,” ungkap Marlinda  seperti yang dirilis dpr.go.id Kamis (04/1/2018).

 Politisi Golkar ini menilai, sejatinya hal ini harus dibicarakan dan dikordinasikan juga dengan Pemda Banyuwangi untuk ikut mencarikan solusinya, dan bukan sekedar saling menuduh. Lebih lanjut, Marlinda berharap agar segera dilakukan kordinasi antara Kementerian Pariwisata, Pemda Bali, Pemda Banyuwangi atau Pemda Jawa Timur untuk segera mencari solusi atas kejadian itu.

 Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan banyaknya sampah di Pantai Kuta itu juga akan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan di pantai tersebut, serta Bali pada umumnya. Penurunan wisawatan itu juga berdampak bagi daerah-daerah lain sekitar Bali, seperti Jawa Timur.

 “Tidak bisa dipungkiri, perekonomian Bali juga ikut menopang atau menghidupkan pariwisata daerah sekitarnya seperti Jawa Timur. Sebut saja ketika ada peristiwa bom di Bali beberapa waktu silam, terjadi penurunan wisatawan di Bali, dan ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat Bali saja, tapi juga bagi seluruh wilayah Indonesia, khususunya daerah sekitar Bali, seperti Jawa Timur. Contohnya, pengrajin batik yang ikut merosot pendapatannya ketika itu", ujarnya.. 

 Tidak hanya itu, Marlinda menilai perlunya sosialisasi akan kesadaran wisata bahwa Bali adalah icon Indonesia dan destinasi pariwisata dunia yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia.

  "Bali adalah icon Indonesia dan destinasi pariwisata dunia yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Bali saja,”tutup Marlinda.
Langganan: Postingan ( Atom )
Back To Top