16 May 2025
Top News
Loading...
05 Maret, 2018
BARA-JP Jawa Timur Dukung Khofifah -Emil di Pilgub

BARA-JP Jawa Timur Dukung Khofifah -Emil di Pilgub

Jam
Khofifah bersama Joko Widodo dalam satu kesempatan
Karokab,  Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA-JP) beri dukungan untuk pasangan calon Khofifah Indar Parawansa -Emil Dardak pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Juni mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Bara JP Jawa Timur Gianto Wijaya dalam Rapat Kerja Daerah BARA JP Jawa Timur di Kota Batu Malang, (3/3-2018).

 Diakui Gianto, Bara JP memiliki kedekatan dengan Khofifah saat memenangkan Jokowi pada pilpres 2014 lalu. Oleh karenanya Bara JP akan bergerilya memenangkan pasangan Khofifah-Emil dalam pemilihan Gubernur kali ini.

 "Kami telah melakukan roadshow kedaerah-daerah untuk memenangkan pasangan ini. Kita sudah memiliki kedekatan emosional sejak pemenangan pilpres 2014 lalu", ucap Gianto.

 Sementara itu Khofifah sangat mengapresiasi komitmen Bara JP. Baginya dukungan ini merupakan energi baru dalam kubu ini dalam memenangkan pilgub kali ini.

 "Saya menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan dengan pendekar-pendekar, pejuang-pejuang bagaimana menegakkan NKRI. Bagaimana mengibarkan merah putih dengan gagah perkasa dan membawa bangsa ini bermartabat dari bangsa-bangsa lain di dunia. Bara JP dan saya akan menjadi juru bicara tentang kebenaran-kebenaran yang kemudian sering kali dibelok-belokan,” ucap Khofifah.

 Seperti diketahui, pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 dengan dukungan enam partai politik. Keenam partai tersebut yakni, Partai Demokrat dengan 13 kursi; Partai Golkar dengan 11 kursi; Partai Amanat Nasional dengan 7 Kursi; PPP dengan 5 kursi; Partai NasDem dengan 4 kursi dan Partai Hanura dengan 2 kursi. 

 Dalam pencalonannya paslon nomor urut 1 itu menawarkan beberapa program kerja jika terpilih kelak. Program-program tersebut dikemas dengan sebutan Nawa Bhakti Satya.

Baca Juga
10 Januari, 2018
Tahun Politik DPR Ingatkan BSSN, Antisipasi Serangan Siber

Tahun Politik DPR Ingatkan BSSN, Antisipasi Serangan Siber

Jam
Roy Suryo, Politisi Demokrat. (Photo Istimewa)
Karokab, Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryomenjelaskan, dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 potensi serangan siber sangat mungkin terjadi. Ia meminta kepada Kepala BSSN untuk bergerak cepat menyiapkan infrastruktur lembaganya tersebut, seperti regulasi dan struktur organisasi di BSSN

"Kepala BSSN harus bergerak cepat. Tapi sekali lagi netralitas dan independensi itu penting," ujar Roy seperti yang dirilis dpr.go.id

Menanggapi kompetisi di tahun politik,ia  mengingatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengantisipasi segala macam serangan dan ancaman siber yang bisa merusak demokrasi serta mengancam Kebihinekaan bangsa. Dia mengatakan ada banyak harapan terhadap pembentukan BSSN.

Lebih lanjut politisi Demokrat ini menjelaskan, pada tahun 2018 ini ada 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak, tepatnya pada 27 Juli, tahapan Pilkada serentak 2018 akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Setelah itu dilanjutkan pada 2019 diselenggarakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Serentak, ini merupakan tahun politik dan ujian demokrasi bagi Indonesia.Serangan siber dimungkinkan muncul saat berlangsungnya kontestasi Pilkada serentak 2018. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun harus menjamin bakal mengantisipasi serangan siber tersebut. Karena membangun pertahanan siber secara maksimal sangat penting.

"BSSN merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo. BSSN memiliki tugas dan fungsi di bidang persandian serta keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi", papar Roy.
09 Januari, 2018
Fadli Zon : Isu SARA Boleh Dimainkan Dalam Pilkada, Sepanjang Tidak Menghina

Fadli Zon : Isu SARA Boleh Dimainkan Dalam Pilkada, Sepanjang Tidak Menghina

Jam
Fadli Zon, Plt.Ketua DPR RI (foto: dpr.go.id)
Karokab,  Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fadli Zon mengatakan dalam kontestasi Pilkada dalam kampanye, isu SARA boleh dimainkan sepanjang tidak menghina, hoax, fitnah dan penistaan. Fadli Zon mengatakan hal itu sudah banyak dilakukan negara-negara maju. 

 Ia mencontohkan, "Seperti Pilkada di Nusa Tenggara Timur, calonnya harus beragama Nasrani. Pilkada di Jawa Barat, calonnya harus orang Sunda. Isu SARA seperti itu diperbolehkan asal tidak menimbulkan sumber konflik", ujar Fadli seperti yang dirilis dpr.go.id.

 Wakil Ketua DPR RI itu  mengemukakan hal tersebut di ruang kerjanya usai menerima Dubes Kazakstan, Senin (08/1/). “Kita harus mendefinisikan isu SARA. Kalau SARA itu mengedepankan kesukuan, agama, dan lain-lain, di seluruh dunia menggunakan itu. Dalam Pilkada membuat formasi berdasarkan kepentingan, seperti jumlah suku, agama, saya kira itu wajar", lanjut Fadli. 

 "Isu sara yang digunakan untuk menghina dan menjatuhkan suatu komunitas, fitnah, hoax atau penistaan, itu sangat dilarang ", kata Fadli.
07 Januari, 2018
Hasto : PDIP Belum Tentukan Pengganti Azwar Anas Pada Pilkada Jawa Timur

Hasto : PDIP Belum Tentukan Pengganti Azwar Anas Pada Pilkada Jawa Timur

Jam
 Karokab, Pasca mundurnya Azwar Anas sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur yang di usung PDIP dan PKB, PDIP sendiri belum menentukan siapa sosok pengganti Azwar Anas yang bakal di usung. Hal tersebut disampaikan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu (6/1) di Jakarta.

 "Kami menerima itu (pengunduran diri Azwar Anas), namun belum memikirkan dan memutuskan siapa yang menjadi pengganti Pak Azwar Anas," ungkap Hasto.

 Seperti diketahui sebelumnya, Azwar Anas resmi mengembalikan mandat pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Saifullah Yusuf kepada PDIP. Pengunduran itu dilakukannya setelah sebelumnya beredar photo-photo panas yang diduga adalah dirinya di berbagai grup-grup Wats Up.

 Menurut PDIP sendiri bahwa mereka sudah tahu apa motif dan siapa dalang dari penyebaran photo-photo itu. "Itu kan isu lama, dipakai saat ini, oleh siapa dan bagaimana menyebarkannya, kita sudah tahu itu siapa," kata Andreas Pareira Ketua DPP PDI-P.
28 Desember, 2017
Edi Rahmayadi-Musa Rajekshah Resmi di Usung PAN, PKS dan Gerindra pada Pilgubsu 2018

Edi Rahmayadi-Musa Rajekshah Resmi di Usung PAN, PKS dan Gerindra pada Pilgubsu 2018

Jam
Karokab, Nama Edi Rahmayadi dan Musa Rajekshah resmi diusung Partai Amanat Nasional, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera pada Pilgubsu 2018 mendatang. Penetapan nama tersebut di lakukan setelah ketiga parpol sepakat berkoalisi di lima propinsi pada pilkada serentak 2018.

Penetapan nama tersebut dilakukan di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang Jakarta, Rabu sore (27/12). Pengumuman tersebut di lakukan petinggi ketiga partai tersebut. Tampak hadir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Imam dan perwakilan dari PAN. Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berhalangan untuk hadir.

Dalam kesempatan itu Prabowo Subianto meminta maaf kepada semua pihak, karena nama yang di unggulkan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara mengecewakan sebagian pihak.

"Saya ingin memamakai kesempatan ini untuk meminta maaf dengan pihak-pihak yang mungkin kecewa dengan pilihan kita. Mungkin keputusan kta mengecewakan beberapa pihak. Ada yang tidak puas dengan keputusan Gerindra, PKS dan PAN. Tapi inilah demokrasi. Kita telah berusaha keras mematuhi kaidah-kaidah demokratis" ujarnya.

Ketika ditanya tanggapannya mengenai pencalonan Djarot pada pilgubsu oleh PDIP yang kemungkinan sebagai rival terkuat  Edy Rahmayadi, Presiden PKS sangat mengapresiasi atas pencalonan tersebut. "Itu bagus, jadi masyarakat Sumut semakin banyak pilihan. Jadi masyarakat semakin banyak pilihan kualitas", kata Sohibul Imam, 

Baca Juga PDIP RILIS 5 NAMA BACALON GUBERNUR SUMATERA UTARA PADA PILKADA 2018
                 DPP PDI-P BANTAH DJAROT KANDIDAT YANG DIUSUNG PADA PILKADA SUMUT
28 Desember, 2017
DPP PDI-P Bantah Djarot Kandidat Yang Diusung pada Pilkada Sumut

DPP PDI-P Bantah Djarot Kandidat Yang Diusung pada Pilkada Sumut

Jam
Karokab, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, kedatangan Djarot Saiful Hidayat di Sumatera Utara atas nama partai, untuk melakukan konsolidasi menjelang Pilkada serentak 2018 yang melibatkan Pemilihan Gubernur Sumut dan Pemilihan 7 Bupati dan 1 Walikota di Sumatera Utara.

Ia membantah isu kedatangan Djarot di Sumut untuk  konsolidasi dirinya sebagai kandidat Calon Gubernur Sumut yang di ususng PDI-P.

"Dia itu DPP, sama seperti saya, sama seperti DPP lainnya, yang bisa saja ditugaskan keluar negri atau kemana saja di Indonesia oleh partai, kata Andreas", seperti yang di kutip rilis.id.

 Ketika di tanya tentang nama calon yang di usung, Andreas enggan menyebutkan nama, ia meminta kepada semua pihak agar tidak terburu-buru menerima isu-isu yang mengakibatkan kegaduhan dan menyarankan menungu pengumuman resmi saja.  " Nanti tunggu pengumuman resmi saja, mungkin awal Januari" cetusnya,

Seperti di ketahui, kedatangan Djarot di Sumatera Utara (26/12) kemarin, nama mantan Gubernur DKI tersebut menyita perhatian publik lokal maupun nasional. Media online lokal dan nasional dihiasi pemberitaan konsolidasi Djarot sebagai kandidat Calon Gubernur Sumut dari PDI-Perjuangan pada pilkada serentak 2018 mendatang.

Baca Juga : PDIP RILIS 5 NAMA BACALON GUBERNUR SUMATERA UTARA PADA PILKADA 2018
                   PDI-P TUNDA TETAPKAN NAMA CALON GUBERNUR SUMUT
                   PDI-P BERI SANKSI PEMECATAN JIKA KADER MAJU PILKADA DARI PARTAI LAIN 
28 Desember, 2017
PDI-P Tunda Tetapkan Nama Calon Gubernur Sumut

PDI-P Tunda Tetapkan Nama Calon Gubernur Sumut

Jam
Karokab,  PDI-P tunda  tetapkan nama calon yang akan diusung sebagai calon gubernur Sumut pada pilkada serentak 2018 hingga Januari mendatang. Hal ini dilakukan karna PDI-P hanya memiliki 16 kursi, sementara syarat pencalonan untuk kepala daerah adalah 20 kursi.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto membenarkan penetapan untuk sumut ditunda hingga awal Januari.

"Ya, awal Januari. Selama ini PDI-P  selalu terdepan dalam memutuskan nama pasangan calon, saat ini kita baru dikerucutkan, dan menggalang kerja sama dengan partai lain", kata Hasto.     
   
Sekjen PDI-Perjuangan ini , juga mengatakan saat ini partainya masih mencermati dinamika politik yang terjadi di Sumatera Utara. "Jadi kita masih mencermati untuk Sumut, kita tidak bisa mencalonkan sendiri, harus dengan partai lain. Kita masih menggalang kerjasama dengan partai lain, untuk mengerucutkan nama Gubernur dan Wakil Gubernur yang di usung untuk menutupi kekurangan kursi", ujarnya.

Baca Juga : PDIP RILIS 5 NAMA BAkal CALON GUBERNUR SUMATERA UTARA PADA PILKADA 2018
                   
27 Desember, 2017
PDIP Rilis 5 Nama Bacalon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018

PDIP Rilis 5 Nama Bacalon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018

Jam
Karokab, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, merilis 5 nama yang dajukan oleh kader dan relawan untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2018 mendatang. Nama-nama yang dipertimbangkan partai tersebut, Anggota Komisi I Efendi Simbolon, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, Politikus PDIP Maruarar Sirait, Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih dan mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (27/12). "Ada beberapa nama yang sedang di Kaji DPP, termasuk juga mas Djarot Saiful Hidayat", ujar Hasto. Menurut Hasto, nama Djarot muncul atas desakan dari relawan dan beberapa kader dari daerah Sumatera Utara yang menginginkan perubahan. "Relawan menilai Djarot pemimpin jujur dan bersih dari hukum, sehingga dirasa layak membawa perubahan di Sumatera Utara", Hasto menambahkan.

Saat ini (27/12) Djarot sendiri masih berada di Sumatera Utara untuk konsolidasi internal partai jelang pilkada serentak 2018 mendatang. Seperti diketahui pada Pilkada serentak 2018 ini selain pemilihan gubernur Sumut, di Sumatera Utara juga dilakukan pemilihan Kepala Daerah di 8 Kabupaten/ Kota yakni, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga: EDI RAHMAYADI-MUSA RAJEKSHAH RESMI DI USUNG PAN, PKS DAN GERINDRA PADA PILGUBSU 
                  DPP PDI-P BANTAH DJAROT KANDIDAT YANG DIUSUNG PADA PILKADA SUMUT
06 Desember, 2017
Menuju Sumut I ?, Pangkostrad Edy Rahmayadi Ajukan Pensiun Dini

Menuju Sumut I ?, Pangkostrad Edy Rahmayadi Ajukan Pensiun Dini

Jam
Karokab, Pangkostrad Letjend Edy Rahmayadi, resmi ajukan pensiun dini Senin (4/11) kemarin. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen M Sabrar Fadilah mengatakan surat pengajuan pensiun dini Pangkostrad tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

"Pak Edi mengajukan pensiun dini, kepada Panglima TNI, alasannya saya tidak tahu", ujar Kapuspen.   Ketika ditanya apakah itu berhubungan dengan Pilkada Sumatera Utara, Kapuspen mengatakan kalau dia tidak tahu Pangkostrad ikut maju dalam pilkada Sumut.

"Ya kurang jelas, beliau tidak memberikan alasan yang jelas, bisa saja karena Pilkada Sumut. Saya tidak tahu kalau dia ikut maju dalam pilkada disana, jadi tanyakan saja langsung sama beliau", Fadilah menambahkan.

Seperti di ketahui bahwa Edy Rahmayadi bakal maju di Pilkada Sumatera Utara 2018 mendatang. Saat ini sudah dua partai yang mengusung yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
23 November, 2017
PDI-P Beri Sanksi Pemecatan Jika Kader Maju Pilkada dari Partai Lain

PDI-P Beri Sanksi Pemecatan Jika Kader Maju Pilkada dari Partai Lain

Jam
Jakarta, PDI-P beri sanksi pemecatan jika ada kadernya yang maju pilkada dari partai lain. Hal itu disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapai pencalonan Emil Dardak, Bupati Trenggalek yang  maju di Pilkada Jawa Timur 2018 dari partai lain mendampingi Khofifah.

"Ketika seorang maju dari partai lain maka partai mengambil sikap tegas, memberikan sanksi pemecatan," ujar  Hasto di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017). "Walau demikian PDI-P berpandangan, maju pilkada menggunakan kendaraan politik apapun merupakan hak politik seseorang, untuk itu kami tetap menghormati sikap Emil", tambahnya.

Seperti di ketahui dalam Pilkada Jatim PDI-P sendiri mengusung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas (PDIP-PKB). "Jadi kita akan fokus melakukan strategi pemenangan Saifullah-Abdullah", tambah Hasto.

Pasangan Khofifah-Emil sendiri saat ini mendapat restu dari Golkar dan Partai Demokrat. Sementara tiga partai pendukung lainyya Partai Nasdem, Hanura dan PPP belum secara resmi memberikan dukungan pasca Khofifah mengandeng Emil.
Langganan: Postingan ( Atom )
Back To Top